Komite Pengawas Perpajakan menyediakan email khusus

Komite Pengawas Perpajakan atau KPP menyediakan email khusus yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang memiliki keluhan. Pengaduan bisa d isampaikan langsung ke alamat email komwas_perpajakan@depkeu.go.id.

Demikian isi pengumuman sangat singkat yang ditayangkan pada situs resmi Kementerian Keuangan yang dipublikasikan mulai Minggu (4/4/2010).

Sebelumnya, Ketua KPP, Anwar Suprijadi mengakui seluruh keterbatasan yang dimiliki komite yang baru dilantik M enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini pada 26 Maret 2010. Sebagi sebuah organisasi yang lengkap, KPP masih membutuhkan waktu untuk memiliki perangkat lengkap, mulai dari kantor hingga stafnya.

Padahal pada saat yang sama, tuntutan masyarakat pada reformasi Direktorat Jenderal Pajak semakin meluas. Ini terjadi setelah kasus makelar pajak yang memunculkan pegawai muda golongan IIIA Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, terjadi dan menghebohkan media massa karena gaya hidup mewah dan nilai uang dalam rekeningnya yang mencapai Rp 25 miliar.

"Beri kami waktu karena untuk melengkapi organisasi KPP kami harus berjuang seperti mendirikan sebuah departemen, karena harus konsultasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara," tutur Anwar.

Sebelumnya Anwar menyebutkan, setidaknya ada 12 titik rawan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi digunakan oleh pegawai nakal dan korup untuk melakukan pelanggaran administrasi hingga pidana. Lubang-lubang itu yang harus diselidiki Komite Pengawas Perpajakan (KPP) dalam waktu dekat ini.

Sebagian besar lubang itu terdapat pada unit-unit pemeriksaan pajak. Unit pemeriksaan ini sangat rawan penyalahgunaan pajak karena langsung berhubungan langsung dengan wajib pajak. Titik-titik peluang korupsi di Ditjen Pajak itu sama banyaknya dengan lubang-lubang korupsi yang ditemukan di Ditjen Bea dan Cukai, yakni 12 titik. Salah satu titik paling rawan pelanggaran di Ditjen Bea dan Cukai adalah kawasan berikat.

Itu tidak termasuk titik kerawanan yang ada dalam hubungan antara Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Di sini ada dua titik rawan lainnya.

KPP meminta agar pemerintah memenuhi usulannya tentang pembentukan tim khusus yang menangani koreksi kebijakan di Ditjen Pajak pascakasus Gayus Tambunan. Tim ini perlu karena KPP bel um memiliki kapasitas maksimal akibat baru dibentuk Menteri Keuangan pada 26 Maret 2010. (kompas.com)

makanan ikan,penyakit ikan,ikan air tawar,jenis ikan,budidaya ikan,ikan hias,ikan laut,ikan indonesia,artikel perikanan,contoh artikel,laut indonesia,gambar makanan,ikan tuna,harga ikan,morfologi ikan,kolam ikan,memelihara ikan,ikan arwana,klasifikasi ikan,makan ikan,telur ikan,jenis ikan air tawar